NEWS TICKER

2 bulan

Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPA) Datangi Komisi C DPRD Bojonegoro

12 Mei 2022 66 KALI DILIHAT

BOJONEGORO, MediaSorotMata.com – Tujuh organisasi bersama kemasyarakatan yang ada di Bojonegoro datangi Komisi C DPRD untuk melakukan hearing terkait usulan Raperda yang di nilai kurang substansif. Kami sangat mengapresiasi, mengingat perda perlindungan perempuan dan anak ini masuk dalam pembahasan dan akan di sahkan tahun ini, Rabu (11/5/2022).

Organisasi yang tergabung dalam Aliansi peduli perempuan dan anak (APPA) tersebut diantaranya Koalisi Perempuan Indonesia (KPi), KOPRI, PMII, IDFoS Indonesia, Penulis Perempuan Bojonegoro, GMNI Bojonegoro, Bojonegoro Institute, SBMI Bojonegoro.

Datang sekitar pukul 14.00 Aliansi tersebut diterima dengan baik oleh Mochlasin Afan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro dan beberapa anggota lain.

Dalam kesempatan tersebut Nafidatul Himah ( Hima) Koordinator Aliansi mengatakan dirinya beserta anggota Aliansi mendorong terciptanya Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak.

“Menurutnya Berdasar data yang diperoleh dari P3A Kabupaten Bojonegoro terjadi peningkatan kasus pada perempuan dan anak.

Dilanjutkan pemaparan dari anggota Hearing bahwa Data tahun 2018 hingga tahun 2021 cenderung meningkat, melihat data yang tertangani oleh lembaga pemerintah tersebut, kami perkirakan masih banyak kasus yang tidak terendus atau dilaporkan ke dinas P3AKB.

“Dalam rapat ini menyinggung beberapa draf yang di nilai belum memberikan kontribusi secara spesifik”. Maka aliansi meminta merevisi isi dari draf Raperda tersebut. diantaranya :

Ruang lingkup pembahasan Raperda cukup luas, tidak spesifik pada isu. Misalnya, fokus pada isu perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Sehingga konsekuensinya isu-isu strategis justru tidak diangkat dalam Raperda. Salah satu contoh yang diangkat dalam Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak adalah tentang topik Pengarusutamaan Gender. Idealnya pembahasan Pengarusutamaan Gender (PUG) dibahas/dibuat Raperda/perda tersendiri.

“Jenis-jenis kekerasan fisik dan non fisik belum dijelaskan dalam raperda tersebut”

Mengingat Topik raperda terlalu luas, minimal ada 3 isu yang dibahas di Raperda. Seperti Isu Perempuan dan Anak, Disabilitas dan Pengarusutamaan Gender.

Data kekerasan yang dilaporkan dengan realitas di lapangan belum sesuai, sehingga
Kualitas pelayanan dan penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih rendah,
Memasukan jenis kekerasan perempuan dan anak, praktik kekerasan (bullying) di sekolah, kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga, aborsi, trafiking, kekerasan cyber, dll.

Memperjelas peran dan fungsi Satgas, SOP Satgas, Peningkatan SDM, Sosialisasi, Konseling, dan tempat pengaduan masyarakat.
Pentingnya Pendidikan parenting ke masyarakat (Sekolah, Keluarga, Perguruan Tinggi, Lingkungan Masyarakat).
Pemerintah Ketika membuat perencanaan dan anggaran harus sesuai PUG atau Gender Mainstreaming.
Perlunya pencegahan, penanganan, rehabilitasi, sosialisasi, edukasi, dan mekanisme terhadap masyarakat dan korban kekerasan.

Isi raperda harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal, tidak hanya copy paste isi raperda dari UU RI. Akses layanan pengaduan kekerasan secara online harus 24 jam.

Harus ada alur pelayanan online dan offline korban kekerasan secara jelas. Pentingnya layanan terpadu dan membentuk forum PPA. Pentingnya bantuan hukum untuk melindungi korban dari intimidasi.

Perlu adanya konselor sebaya dan pendamping korban harus mempunyai sikap empati yang tinggi.

Sementara itu Mochlasin Afan Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro menanggapinya dengan baik dan mengatakan bahwa draft Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut belumlah final. Dirinya membuka diri untuk perbaikan dari Raperda yang ada. Dan draft Raperda itu sudah ada dalam Prolegda imbuhnya. (Jalal)

Related posts

Komentar

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments