NEWS TICKER

2 bulan

Ketua LSM Barracuda Mojokerto, Resmi Mendaftarkan Pengajuan ke- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya

, 30 November 2021 72 KALI DILIHAT

MOJOKERTO, MediaSorotMata.com –
Ketua LSM Barracuda Mojokerto Hadi Purwanto melalui kuasa hukumnya Zamroni Ummatullah SH,MH. Resmi mendaftarkan pengajuan eksekusi ke- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, terhadap Pemerintah Desa Sentonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, pada Selasa (30/11/ 2021)

Langkah ini di tempuh LSM BARRACUDA, dikarenakan pihak Pemerintah Desa Sentonorejo Kecamatan Trowulan hingga kini tidak patuhi amar putusan dari Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Timur, Nomor : 162/II/ KI-Prov. Jatim- PS-A/2020 yang di terbitkan pada tanggal 20 Februari 2020.

Adapun isi putusan KIP no. 137/II/ KI-Prov. Jatim- PS-A/2020 yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap ( incraht) berbunyi
1.Mengabulkan permohonan pemohon
2.Menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh pemohon berupa :
A. Salinan peraturan desa (Perdes) tentang APBDes Pemdes Sentonorejo Tahun 2015, 2016 dan 2017
B. Salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait pekerjaan fisik atau kontruksi bangunan oleh pemdes Peterongan Tahun 2015, 2016 dan 2017, hal diatas adalah sebagai informasi yang bersifat biasa maka diperintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi berupa salinan surat pertanggungjawaban (SPJ) terkait kegiatan fisik atau kontruksi yang dilakukan oleh Pemdes Sentonorejo Tahun 2015, 2016 dan 2017 kepada Pemohon.

“ amar putusan KIP Jatim tersebut, hingga kini belum di patuhi, padahal kami mendatangi kantor desa Sentonorejo Kecamatan Trowulan dengan meminta secara lisan maupun tertulis. Namun , tetap tak di berikan oleh pihak Pemdes , bahkan Kades tidak berada di kantor padahal jauh hari kami berkirim surat pemberitahuan, ” terang Hadi Ketua LSM Barracuda, Selasa (30/11/2021).

Lanjut dikatakan Hadi Purwanto, Seharusnya Pemdes Sentonorejo tak patuhi putusan KIP Jatim. Kalau gak patuhi berarti ada yang ditutup tutupi dalam SPJ di Desa selama ini, “ Wong tinggal berikan salinan putusan aja kok berbelit, kalau bersih kenapa harus Risih ,” sindir Hadi

Hadi Purwanto, menambahkan bahwa apa yang dilakukan sudah sesui dengan amanah sebagaimana dimaksud dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No 6 Tahun 2014 tentang UU Desa.

“ Barracuda tegaskan bahwa akan maksimal mengawal jalannya tata pemerintahan Dan tata Kelola Keuangan Pemdes Sentonorejo, Pemdes Sentonorejo kalau berdih kenapa risih. Mestinya dokumen tersebut diserahkan jauh hari, Barracuda mencium bau tidak sedap terkait penggunaan anggaran dana Desa” pungkasnya Din. (Hartono)

Related posts

Komentar

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments