NEWS TICKER

2 bulan

Peninjauan Rumah di Krian, Melibatkan Tim Dari BBWS Brantas

, 22 Februari 2022 31 KALI DILIHAT

SIDOARJO, MediaSorotMata.com – Pemanfaatan Lahan dan Izin Penertiban Bangunan serta hasil Rapat Koordinasi di Kantor Kelurahan Krian, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Pemerintah Daerah, dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumberdaya air, melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain, dan mendukung peningkatan pendapatan petani.

Peninjauan bangli di Krian tersebut melibatkan tim dari BBWS Brantas, Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, Satpol PP Provinsi Jawa Timur, Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur, Bappeda Sidoarjo, Badan Pertanahan Nasional Kab. Sidoarjo, Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sidoarjo, Satpol PP Kab. Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, Koramil Krian, Polsek Krian, Kecamatan Krian, Kelurahan Krian dan Desa Jeruk Gamping.

Dimana terdapat pemanfaatan tanah sempadan saluran untuk usaha dan atau lapak permanen dan atau semi permanen di Sempadan. Saluran Sekunder Sidomukti, bahwa Saluran Sekunder Sidomukti merupakan sistem irigasi dari Delta Brantas yang luasan baku daerah irigasinya 17.942 ha, yang pengelolaannya dikelola oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kepala Dinas Perikanan Ir. M. BACHRUNI ARYAWAN, MM. Saat di konfirmasi, dirinya menyampaikan, kita harus mempunyai tahapan-tahapan, yang mana tahapan pertama kita lakukan sosialisasi ke masyarakat yang terdampak.

“Baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Karena kita tahu bahwa masyarakat di Krian ini sudah menempati sepadan sungai yang mana menurut aturan tidak boleh digunakan bangunan apapun tanpa seijin BBws. “Yang punya kewenangan dari pasang maksimal ke kiri dan ke kanan sepuluh bidang,” jelasnya, Selasa (22/2022).

“Kemudian setelah dilakukan teguran pertama, kita lihat jangka waktu tujuh hari mereka pasti ada rasa yang bergejolak, kita ada posko untuk pengaduan di Kelurahan Krian.

Disini nanti mereka yang punya alasan kuat baik petok D, petok C maupun sertifikat langsung ke kelurahan Krian bisa langsung di data oleh Pak Lurah dan Camat, biar di data secara keseluruhan,” katanya.

Kalau mereka yang tidak punya alasan harus ditertibkan. Mereka sudah memanfaatkan bertahun- tahun menempati sebagian badan sungai dan mereka sudah menopang ekonomi mereka.

“Tapi, intinya kita tidak mematikan ekonomi mereka. Kita punya solusi yang lain yaitu di kades jeruk gamping bisa menampung yang terdampak di TKD dan BUMDES. Yang di Krian kita alihkan ke pasar baru ada 50 bedak siap menampung,” tambahnya.

Tapi satu hal, KTP harus Sidoarjo, yang bukan warga Sidoarjo harus kembali ke daerahnya.

Teguran ke 2 nanti jangka waktu tujuh hari diharapkan mereka dengan sukarela untuk mengambil barang- barangnya. Ada surat penertiban nanti dari BBws.
Total date line 29 hari.
Tender awal April,” cetusnya.

Lebih lanjut dari tim BBWS mengatakan, bergeraknya disitu karena masa depan sungai dan irigasi kita menguatkan dengan UU no 30 terkait dengan bantuan penertiban secara administrasinya.

kita tidak serta Merta melakukan tindakan yang tidak dikehendaki masyarakat, tapi kita mengutamakan arahan secara humanis. Untuk pengerukan itu kewenangan Kami jadi dalam irigasi sungai pasti ada dana APBN. Prosesnya bertahap,” pungkas Yudi Aprianto selaku tim BBWS. (G/Nur)

Related posts

Komentar

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments