SINGKIL/MEDIASOROTMATA.COM -Excavator yang diduga milik Negara atau Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, yang sampai hari ini menjadi besi ronsokan di lahan milik pemerintah.
Menanggapi permasalahan sejumlah alat berat Pemerintah Daerah Aceh Singkil terbangkalai dan terus menjadi sorotan masyarakat, bahkan masyarakat meminta PJ Bupati untuk mengevaluasi pejabat yang berwenang, karena ketidak efektif dan efisien bekerja.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Singkil Erwin Syahputra ST.MM Kamis, (9/5/2024) saat dikonfirmasi yang lalu mengatakan, alat berat tersebut, sudah tidak efesien lagi, karena umur pakai sudah hampir 18 tahun, sehingga tidak memungkinkan untuk di pekerjakan atau tidak layak digunakan, oleh sebab itu di biarkan tanpa ada perawatan,” katanya
“Lebih lanjut dikatakan Erwin, “alat berat mungkin, sebaiknya dilelang saja, karena sebagian besar alat berat tersebut eks BRR tempo lalu,” sambungnya.
Disisi lain, sebut saja Sahman “saya sebagai masyarakat, Aceh Singkil, minta dan mendesak pemerintah daerah Aceh Singkil untuk secepatnya memfungsikan alat berat tersebut, seandainya bila tidak dapat di perbaiki, di segerakan di lelang tanpa menelantarkan atau membiar seperti itu,” tegas Sahman Manik.
“Dengan penuh pengharapan, “kepada pejabat berwenang provinsi Aceh, atau sebutan lain, serta tim Provinsi Aceh atau badan pengawasan Daerah untuk mengecek atau mendata aset dan alat berat, kendaraan dinas, baik sepeda motor atau roda empat seakan-akan di telantarkan di Kabupaten Aceh Singkil masih banyak.
Yang sangat disayangkan, terlihat tanpa ada perawatan dan perbaikan dari dinas terkait, kalau memang tidak digunakan atau di oprasikan, disegerakan saja di publikasikan dan ambil tindakan perbaiki atau di lelang saja, sehingga aset daerah Aceh Singkil masyarakat mengetahuinya,” pinta Sahman.
Hal yang sama juga dikatakan salah satu masyarakat Aceh Singkil yang beranisal Sp sedikit menambahkan tentang alat berat yang katanya punya Pemda Aceh Singkil, menurutnya kalau pun alat berat di jual belikan dengan harga murah tidak jadi masalah.
“Namun kita juga berharap agar pembelian alat berat untuk Pemda ini tidak usah lagi karena lebih baik di sewa saja milik masyarakat yang mempunyai alat berat agar jangan kesannya dikit-dikit uang servis untuk alat berat tersebut, menghabiskan anggaran saja kalau di servis untuk alat tersebut,” cetusnya.
Dan tujuan saya kalau alat berat milik masyarakat tersebut rusak ketika sedang bekerja jelasnya kita tidak memiliki resiko seperti sekarang ini. Jelasnya itu tanggung jawab yang pemilikiknya jadi kita buat perjanjian harus selesai apapun itu pekerjaanya selagi bisa di kerjakan alat berat tersebut,” pungkasnya (Sah)