NEWS TICKER

4 bulan

Kontraktor Wadul Wakil Ketua DPR Keluhkan Penyusunan Rencana Kerja

10 November 2022 62 KALI DILIHAT

BOJONEGORO, MediaSorotMata.com – Pemerintah kabupaten Bojonegoro Dengan APBD besar dan sedang menggerakkan pembangunan infrastruktur perlu di dukung dengan perencanaan yang matang, termasuk dengan adanya penyusunan rencana kerja proyek yang dilaksanakan oleh para kontraktor rekanan di Bojonegoro terkait pekerjaan PL (Penunjukkan Langsung) yang limit keuntungannya dikeluhkan sangat minim, karena setelah mereka mengerjakan pekerjaan proyek mereka tidak memperoleh keuntungan yang wajar justru sangat minim sekali.

Kepada awak mediasorotmata.com ini beberapa kontraktor mengeluhkan adanya perencanaan pekerjaan proyek dari anggaran APBD tersebut tidak dilakukan penyesuaian oleh pihak Satker (Satuan Kerja) dilingkup Pemkab Bojonegoro yang memiliki pekerjaan pembangunan di Bojonegoro.

“Standart biaya umum sampai saat ini mulai tahun 2016 hingga tahun 2022 ini sama, sementara harga harga bahan baku untuk proyek mengalami kenaikan, sehingga kami sangat limit untuk mendapatkan keuntungan,” Ucap Salah satu Kontraktor yang namanya enggan disebut, Kamis (10/11/2022).

Dengan tidak adanya penyusaian harga tersebut para kontraktor tetap melakukan pekerjaan yang bersumber dari dana APBD melalui PL, sehingga dengan perubahan kebaikan harga para kontraktor ini juga mengaku harus mengeluh, sehingga mereka mengharapkan kepada SKPD terkait untuk melakukan perubahan dan penyesuaian harga sehingga para kontrakto juga bisa merasakan keuntungan yang sesuai dari pekerjaan mereka.

Menanggapi hal tersebut, Sukur Priyanto yang juga unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro mengaku sudah mendapatkan pengaduan dan keluhan dari para kontraktor di Bojonegoro yang harus melaksanakan pekerjaan PL dari instansi pemerintah.

Sukur akan mengambil langkah dengan memanggil SKPD terkait baik Kabid pembangunan, Dinas PU, juga konsultan perencanaan, karena hal tersebut memang sangat berdampak bagi para kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan yang bersumber dari APBD Bojonegoro tersebut.

“Seharusnya setiap tahun ada penyesuaian harga karena harga bahan baku pasti ada yang naik dalam setiap tahunnya pasti ada yang naik, apalagi saat ini pasca kenaikan harga BBM ,” Ungkap Sukur Priyanto.

Pria yang juga Wakil Ketua DPRD Bojonegoro ini mencontohkan kegiatan bedah rumah yang setiap titik dianggarkan Rp.20 juta, dan itu mulai tahun 2016, namun di tahun 2022 ini anggaran bedah rumah masih sama yaitu Rp.20 juta pertitik, hal ini tentu akan menyulitkan kontraktor untuk melaksanakan pembangunannya karena harga harga bahan baku sudah naik dan berbeda dibanding tahun 2016 lalu.

“Ada Salah perencanaan dalam hal ini, sehingga harga lama harus diterapkan kepada kontraktor yang melaksanakan kegiatan saat ini,

Harga harus disesuaikan dengan kondisi sekarang Sehingga kontraktor bisa dapat untung,” ungkap Ketua DPC Partai Demokrat kabupaten Bojonegoro ini.

Sukur juga Berharap kepada semua SKPD yang terkait untuk melakukan penyesuaian harga dan para pekerja ini tidak merugi, karena seharusnya para kontraktor yang hanya mendapatkan proyek kecil dan PL ini bisa juga membantu peningkatan ekonomi masyarakat yang lain, seperti para pekerja, penjual bahan baku dan lain lainnya.

Sukur Priyanto, Menyayangkan kondisi seperti itu, jika dibanding dengan APBD Bojonegoro dengan jumlah besar yaitu mencapai Rp. 7 Triliun lebih harusnya bisa menggerakkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat Bojonegoro, dan kontraktor lokal Bojonegoro tidak hanya mendapatkan Proyek dengan nilai kecil, sementara proyek nilai besar harus di kerjakan para kontraktor luar daerah. (Jal)

Related posts

Komentar

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments