Pangkoarmada II Hadiri Taklimat Awal Pemeriksaan BPK RI Pada Unit Organisasi TNI AL Di Kodiklatal

23 Februari 2022 16 KALI DILIHAT

SURABAYA, MediaSorotMata.com – Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto, menghadiri acara Taklimat Awal Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementrian Pertahanan Dan TNI Ta. 2021 di satuan Unit Organisasi TNI AL wilayah Surabaya oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Gedung R.Mulyadi Kodiklatal, Surabaya pada Rabu (23/2/2022).

Kegiatan taklimat awal ini dipimpin oleh Inspektur Jenderal TNI Angkatan Laut (Irjenal) Laksamana Muda TNI Sunaryo, sedangkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di ketuai oleh Pimpinan 1 BPK RI Hendra Susanto. Turut hadir Danpuspenerbal, Wadan Kodiklatal, Danlantamal V Surabaya, Danpasmar II, Kepala RSPAL dr.Ramelan, Komandan STTAL, serta Danpuskopaska.

Laksda TNI Sunaryo dalam sambutannya menjelaskan bahwa harus ada kesesuaian atas laporan keuangan kementerian dan lembaga dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). “Perlu adanya pemeriksaan BPK RI untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Selain hal tersebut, dalam pemeriksaan laporan keuangan Kemhan dan TNI tahun 2021 juga akan dinilai dari aspek sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ” terang nya.

Lebih lanjut Irjenal menyampaikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 69 disebutkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Serta dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

Pada bagian lain Pangkoarmada II menyampaikan bahwa Koarmada II siap mengikuti proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan Koarmada II Tahun 2021 oleh Tim Wasrik BPK RI. Begitu halnya bila Tim BPK RI membutuhkan data atau dokumen penunjang, seluruh satker di Koarmada II siap membantu.

Sebab adanya wasrik BPK RI secara tidak langsung merupakan implementasi dari program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, tentang peningkatan program dan anggaran berbasis kinerja dan berorientasi hasil yang mendukung penguatan RB. (Pen2/Red)

Related posts

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *