Massa Aksi Mabes N.G.O Pamekasan Bersama Buruh Rokok Lokal Dengan Tegas Usir Dua Anggota DPRD Pamekasan, Ini Alasannya

, 31 Agustus 2021 3 KALI DILIHAT

PAMEKASAN, MediaSorotMata.com – Markas Besar N.G.O Gelar aksi demo bersama Ribuan massa aksi dari Aliansi Buruh Pabrik Rokok Lokal Pamekasan di depan Kantor DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur mereka menolak kenaikan tarif cukai rokok yang direncakan naik pada tahun 2022.pada hari Selasa (31/08/2021).

Aksi massa aliansi buruh bersama Mabes N.G.O bergerak dari Monomen Arek Lancor Menuju gedung terhormat wakil rakyat DPRD Pamekasan dengan mengendarai Mobil terbuka ( pikup),dengan bermacam – macam poster yang dibawa oleh massa aksi,serta membawa lima tuntutan diantaranya ;

1. Menolak dengan keras kenaikan tarif cukai rokok,2.Gunakan dana DBHCT untuk kesejehteraan Masyarakat Pamekasan dan pemberdayaan pelaku usaha rokok lokal, 3. Bubarkan tim informan siroleg yang tidak berdasar,4. Bupati Pamekasan segara melakukan evaluasi penggunaan dana DBHCT,5. Segera beri subsidi cukai perusahaan rokok lokal guna mengurangi peredaran rokok ilegal.

Menurut Ketua Korlap aksi Zaini Werwer selaku Presiden Mabes N.G.O bahwa kebijakan tersebut dinilai sangat merugikan terhadap pengusaha rokok.

Pasalnya, inflasi atau angka pertumbuhan ekonomi turun drastis sehingga perusahaan rokok dibawah tekanan, akibat dari kebijakan pemerintah pusat menaikan tarif cukai rokok yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya..

“Saya selaku Ketua Korlap aksi menduga bahwa pemerintah kabupaten pamekasan terlalu ambisius untuk menyedot dana DBHCHT, untuk kepentingan kelompok tertentu,” ujar Werwer ( panggilan akrabnya) Presiden Mabes N.G.O dalam orasinya

Zaini Wer Wer dalam orasinya juga mengungkapkan perusahaan rokok inilah yang telah memberikan kontribusi besar dalam PAD kabupaten Pamekasan dengan menggunakan jasa buruh rokok dan buruh tani, sehingga pemkab mendapat dana DBHCHT 2021 sebesar Rp. 64.5 M,sementara BLT Buruh Rokok dan Buruh Tani tidak kunjung dicairkan akibat dari kelalaian pemerintah kabupaten Pamekasan

“Ini sudah jelas sudah merugikan masyarakat umum,pada khususnya para buruh rokok dan buruh tani,” ucapnya dengan suara bergelagar lewat sound sistem.

Yulinda perwakilan salah satu buruh menyampaikan, tidak dicairkannya BLT Buruh itu merupakan kelalaian dari pihak pemerintah kabupaten Pamekasan.

“Kami butuh makan, sehingga kalau BLT tak dicairkan yang merupakan hak kami, mau makan apa saya. Kalau tak kerja saya tak makan.” ucap Yulinda perwakilan dari Buruh.

Ribuan buruh massa aksi ditemui oleh Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman dan ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Acmadi.

Namun massa aksi mengusir keduanya dengan alasan karena dianggap hanya ngibul dan berbicara tidak sesuai fakta. (ahtr)

Related posts

Komentar